Birokrasi di
Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi menguasai
banyak aspek dari hajat hidup masyarakat. Mulai dari urusan kelahiran,
pernikahan, perizinan usaha sampai urusan kematian, masyarakat tidak bisa
menghindar dari birorkasi. Ketergantungan masyarakat sendiri terhadap birokrasi
juga masih sangat besar.
Ditinjau dari
aspek kebudayaan, aparatur birokrasi memiliki status sosial yang tinggi di
tengah masyarakat. Status sosial tersebut merupakan aset kekuasaan, karena
orang cenderung mau tunduk pada orang lain yang memiliki status sosial lebih
tinggi.
Dengan posisi
dan kemamampuan besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukan saja mempunyai
akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga
mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi dengan
aparaturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh
pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan,
pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi
dan lain-lain.
Birokrasi di
Indonesia juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan
pengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari
gambaran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang
cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan
keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pembangunan.
Jika birokrasi
buruk, upaya pembangunan akan dipastikan mengalami banyak hambatan. Sebaliknya,
jika birokrasi bekerja secara baik, maka program-program pembangunan akan
berjalan lebih lancar. Pada tataran ini, birokrasi menjadi salah satu
prasyarat penting keberhasilan pembangunan.
Di tengah
posisinya yang cukup strategis, birokrasi di Indonesia sulit menghindar dari
berbagai kritik yang hadir yaitu:
- Buruknya pelayanan publik
- Besarnya angka kebocoran anggaran negara
- Rendahnya profesionalisme dan kompetensi PNS
- Sulitnya pelaksanaan koordinasi antar instansi
- Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antar instansi, aturan yang tidak sinergis dan tidak relevan dengan perkembangan aktual, dan masalah-masalah lainya.
- Birokrasi juga dikenal enggan terhadap perubahan, eksklusif, kaku dan terlalu dominan, sehingga hampir seluruh urusan masyarakat membutuhkan sentuhan-sentuhan birokrasi
- Tingginya biaya yang dibebankan untuk pengurusan hal tertentu baik yang berupa legal cost maupun illegal cost, waktu tunggu yang lama, banyaknya pintu layanan yang harus dilewati dan tidak berperspektif pelanggan.
Dalam survei
Doing Business 2009 yang dibuat oleh International Finance Corporation (IFC) di
181 negara, Indonesia berada pada urutan 129. Survei yang dilakukan terhadap 10
indikator berusaha, yaitu: starting a business, dealing with
construction permits, employing workers, registering property,
getting credit, dan protecting investor.
Selain itu paying
taxes, trading across borders, enforcing contract serta closing
a business. Dari kesepuluh indikator tersebut, Indonesia hanya mengalami
kemudahan berusaha dalam hal getting credit, yakni kemudahan memperoleh
kredit yang merupakan buah kerja Bank Indonesia yang mememberikan kemudahan dan
informasi institusi keuangan, termasuk profil risiko peminjam.
Posisi
Indonesia berada jauh di bawah Thailand yang menduduki peringkat 13, Malaysia
di urutan 20, dan Vietnam posisi ke 92. Indonesia hanya sedikit di atas Kamboja
dengan peringkat 135 dan Filipina dengan urutan 140. ASEAN perlu berbangga
karena negeri jiran, Singapura, mempertahankan posisinya di peringkat pertama,
disusul urutan berikutnya Selandia Baru, AS, Hong Kong, dan Denmark.
R Nugroho
Dwijowiyoto (2001) menyatakan kondisi riil birokrasi Indonesia saat ini,
digambarkan sebagai berikut :
- Secara generik, ukuran keberhasilan birokrasi sendiri sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.
- Birokrasi kita tidak pernah menyadari bahwa ada perubahan besar di dunia. Di mana semua hal harus mengacu kepada pasar, bisnis harus mengacu kepada permintaan pasar, dan kalau mau berhasil dalam kompetisi ia harus mampu melayani pasar. Pasar birokrasi adalah seluruh masyarakat, yang dilayani oleh birokrasi bukannya pejabat pemerintahan atau pimpinan birokrasi itu sendiri, tetapi rakyat.
Birokrasi
sangatlah commanding dan sentralistik, sehingga tidak sesuai dengan
kebutuhan zaman mondial kini dan masa depan, di mana dibutuhkan kecepatan dan
akurasi pengambilan keputusan.
Sumber
: http://swamandiri.wordpress.com/2010/12/27/permasalahan-birokrasi-indonesia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar