Sistem Pengupahan

A.  Pendahuluan

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan baik dalam bentuk tunai atau natura, atau dalam bentuk tunai natura. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja

Materi Hukum Administrasi Negara

A. Pengertian Hukum Administrasi Negara

1) Pengertian Administrasi Negara

Istilah Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu Administrare, yang artinya adalah setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar keterangan itu dalam keseluruhan dan dalam hubungannya satu dengan yang lain. Namun tidak semua himpunan catatan yang lepas dapat dijadikan administrasi. Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Dari definisi administrasi menurut Liang Gie kita mendapatkan tiga unsur administrasi, yang terdiri:

1. kegiatan melibatkan dua orang atau lebih

2. kegiatan dilakukan secara bersama-sama, dan

3. ada tujuan tertentu yang hendak dicapai

Paradigma Ideal dan Fungsi Birokrasi

              Birokrasi diciptakan untuk memberikan pelayanan kepada publik.  Dalam konteks ini birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan publik. Birokrasi harus ditopang oleh paradigma ideal yang harus ada. Paradigma birokrasi yang ideal berkisar pada empat hal (Toenggul  P.  Siagian: 2000) yaitu :

1.   Paradigma di bidang kelembagaan

  Birokrasi mampu menyelenggarakan fungsi dengan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang semakin tinggi dengan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Prinsip-prinsip organisasi yang sehat adalah (a) prinsip kejelasan misi, (b) prinsip kejelasan fungsi, (c) prinsip kejelasan aktivitas, (d) prinsip kesatuan arah, (e) prinsip kesatuan perintah, (f) prinsip formalisasi, (g) prinsip pendelegasian wewenang, (h) prinsip desentralisasi, dan  (i) prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab.

2.   Paradigma manajemen sumber daya manusia

    Paradigma manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi bermuara dari semangat pengabdian.  Olehnya manajemen sumber daya manusia diarahkan pada tersedianya tenaga kerja dalam birokrasi yang secara kuantitatif dan kualitatif memenuhi tuntutan keseluruhan tugas dan peranan birokrasi dimana mereka menjadi anggota. Langkah-langkah yang diambil dalam mengelola sumber daya manusia terdiri dari (a) perencanaan tenaga kerja, (b) rekrutmen, (c) seleksi, (d) penempatan sementara, (e) penempatan, (f) sistem imbalan, , (g) perencanaan dan pembinaan (pengembangan) karier, (h) pendidikan dan pelatihan, (i) pemutusan hubungan kerja, (j) pemensiunan, (k) audit kepegawaian

3.   Pengembangan sistem kerja

    Pengembangan sistem kerja  untuk menciptakan kesatuan gerak melalui (a) kesatuan persepsi tentang misi birokrasi, (b) mekanisme perencanaan yang bottom-up approach, (c) formalisasi kegaiatan sejenis atau pembakuan tatacara kerja yang dikenal istilah standard operating procedures (SOP), (d) mekanisme koordinasi yabng harus mantap, (e)

4.   Pengembangan citra

    Nilai nilai seperti loyalitas kejujuran, semangat pengabdian, disiplin kerja, mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan sendiri, tidak memperhitungkan untung rugi dalam pelaksanaan tugas, kesedian berkorban, dedikasi selalu ditekankan untuk dijunjung tinggi harus dikembangkan sebagai citra positif birokrasi.